NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
BALI — Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (DPW NCW) Bali memberikan apresiasi terhadap langkah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memperkuat pengawasan orang asing melalui Operasi Dharma Dewata di Pulau Bali.
Kehadiran langsung Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam operasi di kawasan Canggu, Badung, pada Kamis malam (27/8/2026), dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan pengawasan keimigrasian berjalan di lapangan.
Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong, menegaskan bahwa langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak WNA yang diamankan.
“Kami apresiasi tindakan tegas Imigrasi. Tetapi jangan berhenti pada angka penindakan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem pengawasan bekerja dari hulu sampai hilir,” tegas Donnox Wong.
Menurut DPW NCW Bali, temuan puluhan WNA bermasalah dalam rangkaian Operasi Dharma Dewata menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang asing di Bali memang membutuhkan konsistensi dan kesinambungan.
NCW Bali mendorong agar setiap temuan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional dengan pemeriksaan berbasis data dan bukti. Bila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pihak lain yang secara faktual diduga membantu atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran, maka pihak tersebut juga perlu diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
“Kita jangan hanya bertanya siapa WNA yang melanggar. Kita juga perlu memastikan bagaimana pelanggaran itu bisa terjadi, siapa yang menjadi sponsor atau penjamin, bagaimana dokumennya diproses, dan apakah seluruh prosedurnya telah berjalan sesuai aturan. Kalau ada indikasi pelanggaran, periksa berdasarkan bukti. Jangan berdasarkan asumsi,” ujar Donnox.
Namun Donnox menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada institusi Imigrasi secara keseluruhan.
Menurutnya, masih banyak petugas Imigrasi yang bekerja profesional, menjalankan tugas dengan baik, serta berperan dalam menjaga Bali sebagai destinasi wisata internasional yang aman dan tertib.
“Kami tidak pernah mengatakan semua petugas Imigrasi bermasalah. Justru petugas yang bekerja bersih harus kita dukung dan lindungi. Yang perlu diawasi adalah setiap tindakan yang diduga menyimpang, siapa pun pelakunya, dan semuanya harus dibuktikan melalui mekanisme hukum,” katanya.
DPW NCW Bali juga menilai keberadaan Satgas Dharma Dewata, Timpora, serta dukungan sistem pelaporan orang asing dapat menjadi instrumen penting dalam melakukan deteksi dini.
Pengawasan, kata Donnox, idealnya tidak hanya dilakukan ketika sebuah pelanggaran sudah terjadi. Pemerintah perlu memastikan data keberadaan WNA, izin tinggal, aktivitas, sponsor atau penjamin, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat dipantau secara konsisten.
“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, aturan harus berlaku sama. WNA yang patuh harus merasa aman, sementara WNA yang terbukti melanggar harus menghadapi konsekuensi hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang adalah warga negara asing,” tegasnya.
Di sisi lain, NCW Bali juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penghakiman sendiri terhadap WNA maupun petugas Imigrasi hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Setiap laporan dugaan pelanggaran, menurut NCW, harus disertai informasi yang dapat diverifikasi dan disampaikan kepada instansi berwenang.
“NCW tidak bekerja dengan prasangka. Kami bekerja berdasarkan informasi, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau benar, kita dorong untuk ditindak. Kalau belum terbukti, jangan kita vonis,” ujar Donnox.
Donnox menegaskan DPW NCW Bali akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan penegakan hukum di Bali.
Menurutnya, kontrol masyarakat bukan berarti memusuhi institusi pemerintah. Sebaliknya, pengawasan publik diperlukan agar institusi yang bekerja baik semakin kuat dan setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kami mendukung Imigrasi yang tegas, profesional dan bersih. Dharma Dewata harus terus berjalan, tetapi pengawasan jangan hanya keras terhadap pelanggar di lapangan. Sistemnya juga harus terus diperbaiki. Kalau ada kelemahan, benahi. Kalau ada dugaan pelanggaran, periksa. Kalau tidak terbukti, jangan dipaksakan. Itulah penegakan hukum yang sehat,” tutup Donnox Wong.
DPW NATIONAL CORRUPTION WATCH (NCW) BALI
(DPW NCW TEAM INTELIJEN)
