NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
BADUNG, BALI 31 agustus 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (DPW NCW) Bali kembali memperkuat sinergi dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Kali ini, DPW NCW Bali melakukan audiensi langsung dengan pimpinan dan jajaran Imigrasi Ngurah Rai untuk membahas pengawasan orang asing, kualitas pelayanan publik, serta pentingnya pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang atau yang akrab disapa Mr. Donnox Wong, didampingi Sekretaris DPW NCW Bali I Dewa Made Widiarja, SH, Wakil Ketua Made Puja, Ketua Intelijen Randy Ramada, serta Wakil Sekretaris Ngurah Adi.
Rombongan DPW NCW Bali diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, A.Md.Im., S.H., M.H., bersama jajaran terkait, di antaranya Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian ,Raja Ulul Azmi Syahwali serta Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ferry Tri Ardhiansyah
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan hangat. Sejumlah persoalan strategis mengenai pelayanan keimigrasian, pengawasan terhadap warga negara asing, serta tantangan penegakan aturan keimigrasian di Bali menjadi bagian dari pembahasan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami akan melakukan yang terbaik dalam pelayanan dan terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat Bali, khususnya,” tegas Muhamad Novyandri.
Ketua DPW NCW Bali Donnox Wong mengatakan, audiensi tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan bagian dari upaya membangun komunikasi dan pengawasan yang konstruktif antara masyarakat sipil dengan institusi pemerintah.
Menurut Donnox, Bali memiliki karakteristik yang sangat kompleks sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Mobilitas warga negara asing yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, pelayanan yang profesional, serta koordinasi lintas lembaga yang berkelanjutan.
“Bali adalah tujuan wisata dunia. Sistem keimigrasian dan keberadaan warga asing di Bali sangat kompleks. Bali juga memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang sangat kuat serta karakter yang unik dibandingkan daerah lain di Indonesia,” ujar Donnox Wong.
Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap warga negara asing tidak boleh hanya mengedepankan tindakan penindakan, tetapi juga harus dibangun melalui pencegahan, edukasi, pelayanan yang transparan, dan koordinasi yang efektif.
Donnox menegaskan DPW NCW Bali siap menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif.
Namun, ia juga menekankan bahwa setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh oknum aparatur harus terlebih dahulu diverifikasi dan diklarifikasi kepada pimpinan instansi sebelum berkembang menjadi tuduhan di ruang publik.
“Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi. Apabila kami menemukan data atau fakta mengenai dugaan kesalahan internal maupun dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum, tentu kami akan mengedepankan komunikasi dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pimpinan Kantor Imigrasi Ngurah Rai,” tegas Donnox.
Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar fungsi kontrol masyarakat tetap berjalan tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi maupun tuduhan yang belum terverifikasi.
DPW NCW Bali juga memberikan apresiasi kepada jajaran Imigrasi Ngurah Rai yang telah menerima audiensi dengan terbuka dan memberikan ruang komunikasi bagi organisasi masyarakat untuk menyampaikan pandangan maupun masukan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan jajaran Imigrasi Ngurah Rai. Sinergitas seperti ini harus terus dijaga dan dikembangkan. Kami berharap komunikasi yang sudah terbangun dapat memberikan nilai positif bagi Bali maupun kepentingan negara,” ujar Donnox.
Sementara itu, pihak Imigrasi Ngurah Rai menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan pelayanan serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
DPW NCW Bali menilai komunikasi langsung antara lembaga pemerintah dan elemen masyarakat merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
Donnox menegaskan, pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap aparatur tidak boleh diarahkan untuk menggeneralisasi seluruh institusi. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, maka yang harus diperiksa adalah fakta dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti.
“Kami sepakat untuk bersama-sama menjaga Bali. Imigrasi memiliki tugas dan kewenangan, sementara NCW memiliki fungsi kontrol sosial. Kalau komunikasi ini berjalan baik, yang mendapatkan manfaat bukan hanya institusi, tetapi masyarakat Bali dan negara,” pungkas Donnox Wong.
Audiensi kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran DPW NCW Bali dan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai dokumentasi sekaligus simbol komitmen untuk melanjutkan sinergi dan komunikasi secara berkelanjutan.( Dpw ncw Bali team intelijen)
