NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
Denpasar, Bali 17 April 2026 Peringatan keras dilontarkan Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Corruption Watch (DPW NCW) Bali. Tidak lagi sekadar imbauan, kini berubah menjadi ultimatum terbuka bagi siapa pun oknum yang diduga bermain dalam praktik pungutan liar (pungli), korupsi, maupun penyalahgunaan wewenang di Bali.
DPW NCW Bali menegaskan: era nyaman bagi praktik “abu-abu” telah berakhir.
Dalam peluncuran hotline pengaduan masyarakat, Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liyang yang dikenal dengan nama Donnox Wong, secara lugas menyatakan bahwa pihaknya akan turun langsung, menyisir, dan menandai titik-titik yang dianggap rawan dugaan pelanggaran.
“Ini ultimatum. Kalau masih ada yang bermain di ruang pelayanan publik, bersiaplah. Kami akan datang, kami tandai, dan kami kawal,” tegasnya.
Langkah yang disiapkan bukan simbolik. DPW NCW Bali akan memasang stiker pengaduan dan baliho besar di berbagai titik strategis—mulai dari loket pelayanan instansi pemerintah, kantor-kantor pelayanan publik, hingga sektor swasta seperti hotel, restoran, dan lingkungan BUMN.
Tujuannya jelas: tidak ada lagi ruang gelap tanpa pengawasan.
“Kami akan tempel di semua titik yang kami anggap rawan. Ini bukan gertakan. Ini peringatan terbuka agar semua pihak kembali ke aturan,” ujar Wong Kok Liyang.
DPW NCW Bali menyebut, selama ini banyak dugaan praktik yang “berjalan senyap” karena minimnya pengawasan langsung dan rasa takut masyarakat untuk melapor. Kondisi ini, menurut mereka, tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.
“Kami putus rantai takut itu. Masyarakat jangan diam. Kalau ada indikasi, laporkan. Tapi ingat—lengkapi dengan data dan bukti,” tegasnya.
Dalam nada yang semakin tajam, Donnox Wong menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang toleransi terhadap oknum yang diduga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Yang merasa selama ini nyaman bermain di wilayah abu-abu, hentikan sekarang. Jangan tunggu sampai kami pegang datanya,” ujarnya.
Meski tegas, DPW NCW Bali tetap menekankan bahwa setiap langkah akan berbasis hukum, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak asal tuduh. Semua harus A1. Kalau bukti lengkap, kami buka. Dan kalau sudah dibuka, tidak ada lagi ruang mundur,” katanya.
Untuk memastikan setiap laporan berjalan sesuai jalur hukum, DPW NCW Bali juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali, Kepolisian Daerah Bali, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa tekanan publik yang dibangun akan berujung pada proses hukum yang terukur, bukan sekadar opini.
DPW NCW Bali juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk warga negara asing (WNA), untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka temui di Bali.
“Siapa pun yang melihat, mengalami, atau mengetahui indikasi pelanggaran, silakan datang. Kami tidak akan tutup mata,” tegas Wong Kok Liyang.
Di akhir pernyataannya, Donnox Wong melontarkan pesan yang menjadi garis tegas gerakan ini:
“Kami tegak lurus. Tidak ada kompromi untuk yang merugikan negara dan masyarakat. Ini bukan lagi soal berani atau tidak—ini soal benar atau salah. Dan kami akan berdiri di sisi yang benar.”
Dengan peluncuran hotline, pemasangan stiker, serta baliho di titik-titik strategis, DPW NCW Bali memastikan satu hal:
pengawasan publik akan hadir langsung di depan mata—dan siapa pun yang diduga melanggar, tidak lagi bisa bersembunyi di balik sistem tegas nya(dpw ncw Bali team)
