NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
DENPASAR 17 April 2026 National Corruption Watch DPW (NCW) Bali menyoroti serius dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pejabat imigrasi di Batam. Langkah pencopotan jabatan dinilai belum cukup menjawab keresahan publik, bahkan justru membuka ruang pertanyaan lebih besar terkait potensi adanya praktik serupa di tempat lain.
NCW Bali menegaskan, peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hal ini harus menjadi alarm nasional bagi seluruh kantor imigrasi di Indonesia untuk segera berbenah dan memperkuat integritas pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar persoalan oknum. Jika tidak ditangani secara serius dan menyeluruh, dikhawatirkan akan menjadi pola yang berulang. Oleh karena itu, ini harus menjadi momentum pembenahan total di tubuh imigrasi,” tegas Ketua DPW NCW Bali, Donnox Wong.
NCW Bali juga mengingatkan bahwa pelayanan keimigrasian, khususnya di pintu masuk internasional, bukan hanya berhadapan dengan warga negara Indonesia, tetapi juga dengan warga negara asing serta komunitas global. Dengan demikian, setiap dugaan penyimpangan memiliki dampak luas terhadap citra Indonesia di mata dunia.
“Imigrasi adalah wajah depan negara. Dunia melihat Indonesia dari bagaimana pelayanan di pintu masuk internasional. Jika muncul dugaan praktik menyimpang, maka kepercayaan itu yang dipertaruhkan,” lanjutnya.
Dalam konteks ini, NCW Bali mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemantauan intensif dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lebih lanjut apabila ditemukan indikasi kuat pelanggaran hukum.
“Jika mengacu pada dinamika penanganan perkara serupa, situasi seperti ini berpotensi berkembang ke arah penindakan yang lebih tegas. Bahkan, kemungkinan langkah seperti operasi tangkap tangan (OTT) tidak bisa dikesampingkan apabila terdapat bukti yang cukup,” ujar Donnox.
NCW Bali menilai, penindakan yang tegas dan transparan justru akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran imigrasi di Indonesia agar tidak bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki.
“Ini harus menjadi momok sekaligus pengingat bagi seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Bahwa setiap penyimpangan, sekecil apapun, berpotensi berujung pada konsekuensi hukum serius,” tegasnya.
Lebih jauh, NCW Bali mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, pengawasan internal, serta mekanisme pengaduan masyarakat di seluruh unit imigrasi.
“Pembenahan tidak cukup hanya dengan mengganti orang. Sistemnya juga harus diperkuat. Pengawasan harus diperketat, transparansi harus ditingkatkan, dan ruang-ruang rawan penyimpangan harus ditutup,” tambahnya.
NCW Bali juga mengajak seluruh jajaran imigrasi untuk menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik dalam membangun pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Ini saatnya berbenah. Jadikan ini pelajaran bersama agar ke depan imigrasi Indonesia benar-benar hadir sebagai institusi yang mengayomi masyarakat, melayani dengan profesional, serta mampu menjaga kepercayaan warga negara asing dan dunia internasional,” pungkas Donnox.
NCW Bali memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta mendorong transparansi dari seluruh pihak terkait, sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel ujar Donnox wong di ruang kerjanya.(dpw ncw Bali team )
