NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
Denpasar 3 juni 2026 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Barat menjadi perhatian publik setelah muncul informasi adanya pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Bali, Wong Kok Liang yang akrab disapa Donnox Wong, mengajak seluruh masyarakat untuk menunggu penjelasan resmi dari KPK serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum fakta hukum terungkap secara lengkap.
Menurut Donnox Wong, pemberantasan korupsi merupakan agenda penting yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Namun demikian, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun masyarakat juga harus bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Sampai saat ini identitas maupun konstruksi perkara masih belum dijelaskan secara lengkap oleh KPK, sehingga semua pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Donnox Wong.
Ia menambahkan bahwa institusi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pengawasan lalu lintas orang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka penanganannya harus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Donnox Wong mengingatkan agar dugaan yang melibatkan oknum tidak serta-merta digeneralisasi kepada seluruh jajaran institusi. Menurutnya, banyak aparatur negara yang masih bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus membedakan antara dugaan perbuatan individu dengan institusi secara keseluruhan. Jangan sampai muncul stigma yang merugikan banyak pegawai yang selama ini bekerja dengan baik dan menjalankan tugasnya secara profesional,” tegasnya.
DPW NCW Bali juga menilai keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, pihaknya berharap KPK dapat memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Lebih lanjut, Donnox Wong menyatakan bahwa NCW Bali akan terus mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun setiap informasi yang diterima tetap harus melalui proses verifikasi dan pengumpulan data yang akurat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
“Kami percaya KPK akan bekerja secara profesional sesuai kewenangannya. Pada saat yang sama, kami juga berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung hingga nantinya diperoleh fakta yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” pungkas Donnox Wong.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait perkembangan OTT tersebut, sementara identitas pihak yang diamankan maupun dugaan perkara yang sedang didalami masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.(dpw ncw Bali team intelijen)
