NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
Denpasar,26 April 2026:
Polemik Pulau Serangan kini bukan lagi sekadar isu proyek atau perbedaan tafsir aturan. Situasi ini telah berubah menjadi ujian serius terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di Bali.
DPW NCW Bali akhirnya angkat bicara. Sikapnya tegas: tidak boleh ada ruang abu-abu dalam keputusan publik yang berdampak luas.
Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liyang, yang dikenal dengan nama Donnox Wong, menegaskan bahwa berkembangnya polemik ini—terutama setelah munculnya pernyataan terbuka dari pihak investor—harus disikapi secara jernih dan terbuka oleh semua pihak.
“Kalau sudah masuk ruang publik seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah kejelasan, bukan saling lempar tafsir. Masyarakat berhak tahu dasar kebijakan dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
DPW NCW Bali tidak masuk pada posisi menyalahkan sepihak. Namun mereka menekankan satu hal penting:
setiap kebijakan publik harus bisa dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah penutupan aktivitas di Serangan yang memicu respons keras dari pihak investor menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan persepsi yang perlu diluruskan secara terbuka.
Di satu sisi, investor menyatakan telah memenuhi ketentuan.
Di sisi lain, ada tindakan administratif yang berujung pada penghentian aktivitas.
Situasi seperti ini, menurut NCW Bali, tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
“Ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal memastikan prosesnya jelas, dasar hukumnya kuat, dan tidak menimbulkan ketidakpastian,” ujar Donnox Wong.
NCW Bali juga mengingatkan bahwa polemik ini memiliki dampak yang lebih luas:
Kepercayaan investor terhadap Bali bisa terpengaruh
Persepsi kepastian hukum bisa dipertanyakan
Dan citra Bali sebagai destinasi global bisa ikut terdampak
Karena itu, DPW NCW Bali mendorong agar semua pihak, termasuk unsur pemerintah daerah, memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.
Dalam konteks ini, posisi Gubernur Bali sebagai pihak pengawas turut menjadi sorotan dalam arti perlunya kejelasan peran dan tanggung jawab secara institusional, bukan personal.
“Kami melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan. Perlu ada penjelasan yang utuh agar tidak berkembang asumsi liar di masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, DPW NCW Bali menegaskan bahwa mereka siap mengawal isu ini secara berjenjang apabila diperlukan.
Bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk memastikan adanya:
Klarifikasi menyeluruh
Sinkronisasi data dan kebijakan
Serta kepastian hukum yang tidak multitafsir
“Kalau memang dibutuhkan pendalaman lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi, tentu itu menjadi bagian dari mekanisme yang sah dalam negara hukum,” kata Donnox Wong.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa kasus Serangan bisa saja naik ke perhatian yang lebih luas, jika tidak segera diselesaikan secara terbuka dan tuntas di tingkat daerah.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, satu pesan yang disampaikan NCW Bali cukup jelas:
Jangan ada yang cuci tangan.
Jangan ada yang bermain di ruang abu-abu. Bermain drama lagi
Dan jangan biarkan publik berspekulasi tanpa kejelasan.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah proyek—
melainkan kepercayaan publik, kepastian hukum, dan reputasi Bali ke depan pungkas Donnox wong. ( dpw ncw intelijen team)
