NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
DENPASAR, BALI 15 OKTOBER 2026— Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian serius publik. DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Bali mendesak agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat.
Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang, yang akrab disapa Donnox Wong, menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan harus diusut secara serius. Pasalnya, anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
“Kami dari DPW NCW Bali mendukung langkah KPK untuk membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti hanya pada pihak yang diamankan atau ditetapkan sebagai tersangka. Apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Donnox Wong.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan di permukaan. Penyidik perlu menelusuri proses pengadaan, mekanisme penentuan penyedia, penggunaan anggaran, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
NCW BALI: ANGGARAN KEBENCANAAN BUKAN RUANG UNTUK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Donnox Wong menilai, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kebencanaan merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan akuntabilitas keuangan negara.
“Dana kebencanaan bukan uang yang boleh dipermainkan. Anggaran itu disiapkan untuk membantu masyarakat menghadapi keadaan darurat, menangani dampak bencana, dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Karena itu, apabila ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi, pengusutannya harus dilakukan secara serius dan terbuka,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPW NCW Bali tidak ingin membangun opini yang mendahului proses hukum. Namun, dukungan terhadap pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan publik, pemeriksaan bukti, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif.
“Jangan sampai publik hanya mendapatkan informasi mengenai penangkapan, tetapi tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai konstruksi perkara, dugaan modus, dan perkembangan pertanggungjawaban hukumnya. Transparansi yang proporsional penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum,” tambahnya.
DESAK KPK TELUSURI ALIRAN DANA DAN BUKA FAKTA PERKARA
DPW NCW Bali mendorong KPK untuk mendalami sejumlah aspek penting dalam perkara ini, antara lain:
Menelusuri aliran dana, termasuk asal-usul, penerima, dan tujuan penggunaan uang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Memeriksa proses pengadaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penentuan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Mengungkap peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, tanpa melindungi siapa pun karena jabatan, kedudukan, maupun hubungan tertentu.
Menyampaikan perkembangan perkara secara transparan dan proporsional, sesuai kewenangan penyidik dan ketentuan hukum.
Memulihkan kerugian negara apabila terbukti ada, melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Donnox Wong, penanganan perkara korupsi harus bertumpu pada bukti dan pertanggungjawaban individual. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga tidak boleh ada dugaan tindak pidana yang diabaikan apabila bukti-buktinya tersedia.
“Prinsipnya jelas: siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, pihak yang belum terbukti bersalah tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Itulah prinsip negara hukum yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
NCW BALI: PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS KONSISTEN, BUKAN SEKADAR SENSASI
DPW NCW Bali menegaskan bahwa dukungan terhadap KPK bukan sekadar reaksi atas operasi tangkap tangan yang menjadi pemberitaan. Pengawasan antikorupsi harus berjalan konsisten, mulai dari pencegahan, pembenahan sistem pengadaan, keterbukaan anggaran, hingga penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang didukung alat bukti.
Donnox Wong juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesediaan membuka fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ada tebang pilih. Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan. Namun, jangan pula membangun penghakiman sebelum proses hukum selesai. Kami ingin perkara ini terang, bukti-buktinya diuji, aliran dananya ditelusuri, dan siapa pun yang terbukti bersalah diproses sesuai hukum,” pungkasnya.
DPW NCW Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
BALI BERSIH, INDONESIA BERSIH.
Wong Kok Liang (Donnox Wong)
Ketua DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Bali. ( dpw ncw Bali team intelijen)
