NASIONAL CORRUPTION WATCH BALI
Denpasar 2 Juli 2026. Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang yang akrab disapa Mr. Donnox Wong, angkat suara terkait adanya dorongan untuk melakukan perubahan besar terhadap kebijakan pelayanan keimigrasian di Bali.
Menurut Donnox, setiap kebijakan negara harus dilihat secara utuh dan berdasarkan aturan yang berlaku. Ia menilai biaya pelayanan keimigrasian seperti KITAS, KITAP, dan izin keimigrasian lainnya bukan sekadar pungutan, melainkan bagian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sah dan menjadi pemasukan resmi negara.
“Jangan sampai karena ada persoalan yang melibatkan oknum, lalu semua sistem dan aturan dianggap salah. Itu cara berpikir yang keliru. PNBP bukan uang pribadi atau kepentingan kelompok, itu adalah kontribusi yang masuk ke negara dan memiliki dasar hukum,” tegas Donnox.
Ia menambahkan, upaya perbaikan dan pengawasan terhadap institusi pemerintah tentu harus didukung. Namun, kritik harus tetap berada pada jalur yang objektif, bukan dengan membangun opini seolah seluruh jajaran atau sistem mengalami masalah.
“Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, silakan diproses dan diberikan tindakan tegas. Tetapi jangan menjadikan persoalan oknum sebagai alasan untuk menyerang seluruh institusi. Negara ini berjalan dengan aturan, bukan dengan tekanan opini,” ujarnya.
Donnox juga mengingatkan agar para pihak yang menyampaikan kritik tidak terjebak pada narasi yang justru dapat merugikan Bali sebagai daerah pariwisata internasional.
“Jangan sampai ada pihak yang mencari sorotan dengan memperbesar masalah tanpa melihat keseluruhan fakta. Bali butuh solusi, bukan kegaduhan. Kita harus menjaga citra Bali, menjaga kepercayaan investor dan wisatawan, sekaligus menghormati aparatur yang bekerja menjalankan tugas negara,” pungkasnya.
DPW NCW Bali menegaskan: berantas oknum yang salah, benahi sistem jika diperlukan, tetapi jangan mengorbankan institusi dan kepentingan negara demi kepentingan sesaat.(dpw ncw team intelijen)
