nasional coruption watch Bali
Denpasar, 15 April 2026 — Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (NCW) Provinsi Bali menyoroti mutasi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali yang baru menjabat sekitar enam bulan. Pergantian dari Chatarina Muliana kepada Setiawan Budi Cahyono dinilai sebagai dinamika internal yang perlu disikapi secara terbuka dan objektif.
Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang yang akrab disapa Donnox Wong, menyatakan bahwa mutasi pejabat tinggi penegak hukum merupakan hal yang wajar dalam sistem kelembagaan. Namun, menurutnya, publik berhak mengetahui latar belakang serta evaluasi kinerja yang mendasari keputusan tersebut.
“Rotasi jabatan adalah hal biasa, tetapi dalam konteks penegakan hukum di daerah seperti Bali, transparansi menjadi kunci. Publik perlu tahu apakah ini bagian dari penyegaran organisasi atau ada evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal,” tegasnya.
NCW Bali mencatat bahwa selama masa kepemimpinan Chatarina Muliana, ekspektasi publik cukup tinggi mengingat rekam jejaknya yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam praktiknya, pengungkapan kasus korupsi di wilayah Bali dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
“Satu kasus korupsi yang mencuat memang ada, tetapi belum cukup mencerminkan gebrakan besar yang diharapkan masyarakat. Ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja aparat penegak hukum di daerah,” lanjutnya.
DPW NCW Bali juga mendorong Kajati Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono, agar segera menunjukkan langkah konkret dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, termasuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.
“Kami berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan keberanian, ketegasan, dan konsistensi dalam menindak praktik korupsi tanpa tebang pilih. Bali membutuhkan penegakan hukum yang kuat, bersih, dan berintegritas,” ujar Donnox Wong.
Selain itu, NCW Bali juga meminta Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi didasarkan pada prinsip profesionalitas, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu.
“Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum harus dijaga. Jangan sampai mutasi justru menimbulkan spekulasi yang merusak kepercayaan masyarakat,” tutupnya.(dpw ncw Bali team)
